Transparansi Dana BOS SDN Bumijawa 07 Menuai Pujian, Kepala Sekolah Desak Pemerintah Pusat Pemerataan Fasilitas Digital

Selasa, 7 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

TEGAL – Di tengah maraknya tudingan dari sejumlah pihak terkait dugaan kebocoran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bumijawa 07 justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Sekolah yang terletak di wilayah Kecamatan Bumijawa ini menuai apresiasi atas keterbukaan dan tata kelola administrasinya yang bersih, sekaligus menepis isu miring yang sempat berkembang.

Kepastian mengenai transparansi anggaran ini terungkap saat jurnalis Abdul Munir melakukan kunjungan langsung ke sekolah tersebut. Dalam kesempatan itu, pihak manajemen SDN Bumijawa 07 secara terbuka memperlihatkan buku laporan pengelolaan Dana BOS kepada awak media. Dari pengamatan yang dilakukan, meskipun pemeriksaan tidak masuk hingga ke rincian teknis terkecil, seluruh alokasi anggaran tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, membuktikan bahwa dugaan kebocoran yang marak diperbincangkan sama sekali tidak terbukti di sekolah ini.

Kendati berhasil mempertahankan integritas dalam pengelolaan anggaran, kondisi lapangan di SDN Bumijawa 07 masih menyisakan catatan yang cukup memprihatinkan. Sekolah ini diketahui masih sangat minim menyentuh bantuan sarana dan prasarana digital, seperti komputer jinjing (laptop) atau perangkat sejenisnya. Keterbatasan ini menjadi hambatan nyata bagi pihak sekolah dalam menunjang keefektifan dan kelancaran administrasi pendidikan di era digital saat ini.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Sekolah SDN Bumijawa 07, Sugeng Karyadi, menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih merata terhadap pemenuhan fasilitas digital di sekolah-sekolah dasar. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kebutuhan mendesak bagi sekolah yang dipimpinnya, melainkan sebuah realitas yang kemungkinan besar juga dialami oleh banyak satuan pendidikan lain di berbagai daerah.

“Kami sangat berharap ke depan ada perhatian dan kebijakan yang lebih nyata dari pemerintah pusat terkait bantuan sarana penunjang administrasi digital. Apa yang terjadi di SDN Bumijawa 07 ini kemungkinan besar hanyalah fenomena gunung es, di mana di luar sana masih banyak sekolah yang bernasib sama, berjuang mengelola administrasi di tengah keterbatasan fasilitas,” ujar Sugeng saat memberikan keterangan.

Melalui momentum ini, pihak sekolah berharap agar dedikasi mereka dalam menjaga transparansi anggaran dapat diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Penyaluran bantuan perangkat teknologi yang merata dari pemerintah pusat dipandang sebagai solusi mutlak agar ketimpangan fasilitas antar-sekolah dapat segera dipangkas, demi tercapainya modernisasi pendidikan yang berkeadilan.

pewarta : AM

Berita Terkait

Wujud Kepedulian Sosial, Sat Lantas Polres Kuningan Gelar “Jumat Berkah” Berbagi Makanan Gratis untuk Masyarakat
Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang
Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan
Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis
Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot
Priamanaya Group Salurkan Beasiswa Berprestasi di Ring Satu Perusahaan
‎Temuan Limbah Medis Diduga Dibuang Sembarangan di Sidoarjo, APMP Jatim Desak APH Turun Tangan ‎
Efisiensi: Anggaran Sekwan DPRD Lahat Rp81 Miliar Lebih PUBLIK’Transfaransi Cegah Rawan Korupsi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 21:56

Wujud Kepedulian Sosial, Sat Lantas Polres Kuningan Gelar “Jumat Berkah” Berbagi Makanan Gratis untuk Masyarakat

Senin, 28 September 2026 - 09:33

Kakek 82 Tahun di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Kebun Singkong Usai 2 Hari Hilang

Rabu, 9 September 2026 - 09:20

Penjualan Miras terbesar di Wilayah Kapetakan Cirebon Bebas,Kinerja APH dipertaruhkan

Minggu, 6 September 2026 - 19:54

Anggaran Satpol PP Lahat 2025 Miliaran Jadi Sorotan Aktivis

Rabu, 2 September 2026 - 15:48

Blokir Nomor Wartawan Saat Dikonfirmasi soal Anggaran,Kepala Perpustakaan Lahat Minta Bupati Lahat Copot

Berita Terbaru