Journal news.id.KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri silaturahmi dan pembinaan kepada Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Rabu (20/9/2023).
Dalam silaturahmi tersebut, Imron menyebutkan, sub PPKBD merupakan salah satu wadah kegiatan program Keluarga Berencana di setiap desa yang dilaksanakan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya mengingatkan kepada sub PPKBD di Kabupaten Cirebon, agar tidak sekedar mau memperjuangkan program Keluarga Berencana saja, tetapi juga menjadi kader disiplin, loyal, penuh dedikasi dan mampu bekerja secara profesional,” kata Imron.
Sub PPKBD merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menjadi indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.
Menurut Imron, PPKBD bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program Keluarga Berencana.
Selain itu, tim tersebut juga bergerak meningkatkan pembinaan kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi, mendekatkan pelayanan kepada akseptor Keluarga Berencana yang berada di pedesaan.
“Mereka menyebarluaskan gagasan Keluarga Berencana melalui kampung KB, sehingga dapat membantu terwujudnya akseptor Keluarga Berencana yang lestari,” tambahnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni SKM, M.Kes menyebutkan, Sub PPKBD merupakan lini terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, untuk memberikan motivasi dan menggerakan masyarakat supaya mau menjadi pejuang Keluarga Berencana.
Selain itu, tim pendamping tersebut bergerak dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
“Tim pendamping juga memiliki tugas untuk membimbing para calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu yang memiliki anak balita. Selain itu, mereka juga mengedukasi terkait pengolahan masakan bagi ibu hamil,” ujar Eni.
Meskipun begitu, lanjut Eni, tim pendamping tersebut bergerak secara sukarela tanpa mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Hal ini, karena keterbatasan jumlah anggaran yang dimiliki oleh DPPKBP3A.
“Kami belum ada honor, karena keterbatasan jumlah anggaran. Meskipun tidak digaji, mereka sukses mengantarkan 250 ribu orang menggunakan MKJP. Kami menjadi juara,” jelas Eni.
Laporan:Sana
