Cianjur,- https//journalnews.id
Menjelang akhir tahun 2024, satuan kerja perangkat daerah, kembali dihadirkan oleh Setda Kabupaten Cianjur, Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan. di Ballroom Grand Swadharma Hotel Sangga Buana, jln Cipanas puncak, Desa Cipendawa kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada kamis 12-12-2024.
Acara yang dihadiri oleh Asda II dan III, juga para OPD Se-kabupaten Cianjur, kadis Baperida kabupaten Cianjur H. Dedi Supriadi, sebagai evaluasi realisasi fisik dan keuangan, satuan kerja perangkat daerah sampai dengan bulan November triwulan IV tahun anggaran 2024.
Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk cek hasil penggunaan anggaran APBD, dalam merealisasikan kegiatan, untuk di akhir tahun 2024, semua satuan kerja perangkat daerah, sudah memenuhi target pencapaian.
Menurut Asda II Budi Rahayu Toyib mengatakan kepada awak media, saat dikonfirmasi, “Baik sebenarnya ini dari November sampai awal Desember hasil evaluasi, Alhamdulillah capaian fisik dan keuangan sudah di 90% lebih, karena memang ada beberapa kegiatan yang belum selesai, itu tinggal pembayaran, kebanyakan kan seperti di dinas perkim, yang untuk realisasi di jalan lingkungan, sudah dilaksanakan, tinggal mengajukan, dan beberapa kegiatan juga di dinas-dinas yang sudah selesai kegiatannya, sudah mengajukan CLS maupun GU, memang kemarin ada keterlambatan, itu karena sipd-nya lambat di Kementerian, ketika imput keuangan,” ujarnya .
“Mudah-mudahan sampai akhir di tahun sekarang kita realisasinya mencapai 97%, karena memang kita masih melihat ada beberapa dinas seperti dinas Disdik masih juga belum relaksasi besar, tapi mereka sudah mengupayakan itu dari DAK sama dari banprov, dan kemarin sudah saya cek kepala dinasnya iya mengatakan insya Allah akhir tahun 2024 sudah terealisasi 95% keatas.
“Dan pada hari ini kita sengaja memang mengumpulkan kembali dari lanjutan yang kemarin, kita ingin melihat selain realisasi keuangan fisik juga, kita ingin melihat capaian dari sisi outcome, karena kalau dilihat dari sisi realisasi fisik keuangan output, indikator-indikator yang mana, memang bisa mereka capai dan tidak, tetmasuk ke sesuaian antara program kegiatan dan Sub kegiatan, dan tadi sudah kami jelaskan di bab 3, kita ingin memperbaiki pola evaluasi ini Karena bagaimanapun juga kita harapkan bahwa hasil evaluasi 2024 ini menjadi bahan kita di pembahasan di tahun 2025, terutama memang kita sekarang kan sedang mengalami bencana dan kita ingin mengarahkan, nanti kalau kita masih ada waktu, prioritas terutama kita adalah dalam penanganan bencana, sehingga dinas-dinas yang memungkinkan, masih bisa ada pergeseran untuk anggarannya pun nanti dilakukan untuk untuk kegiatan penanganan bencana tersebut,” kata Budi.
“Jadi ini bahasanya tidak dihilangkan tapi ada pergeseran dari sebuah kegiatan contoh misalkan ada beberapa jalan dari putr lokasi yang sudah ditentukan nanti bisa merubah lokasi, jadi realisasi tetap berjalan, tapi hanya tempat yang dialihkan, untuk yang kena bencana, dan ini kita memiliki belum keluar dari provinsi rekomendasi tentang APBD nanti kan ada penyelarasan dengan pihak anggota dewan, sebelum itu kita akan melakukan penyelarasan yang disampaikan ke anggota dewan kembali disetujui bersama kembali sebelum penetapan disidang paripurna,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan, “Untuk hambatan-hambatan, sebetulnya yang menjadi hambatan itu biasanya di DAK, Dan DAK itu biasanya juklak-juknisnya terlambat, kan itu dari pusat ketika akan mengerjakan, contoh seperti Disdik, lalu ada beberapa dari dinas lainnya, juklak-nisnya belum di terima, karena tanpa juklak-nis takut salah, dan itu yang menjadi hambatan, kalau yang lain biasanya relatif bisa dilaksanakan di dalam tahun bersangkutan. Dan mudah-mudahan evaluasi ini yang dilaksanakan menjadi bahan kepala dinas, untuk lebih memonitor dalam pelaksanaan di tiap-tiap dinasnya, jadi jangan sampai
ada ungkapan, “oh saya nggak tahu kegiatannya” lah itu harusnya nggak boleh, pimpinan kami berharap semua Kepala Dinas tahu persis, kepada kegiatan itu berhasil atau tidak, karena itukan merupakan penilaian kinerja mereka sendiri.
Masih kata Budi, “Lagipula dalam proses dari pihak ketiganya ls dinasnya mengajukan, kan perlu waktu, terus ada berkas yang harus mereka dipenuhi di BKAD nya disiapkan.
“Dengan harapan kami mewakili Pak Setda terutama untuk ke seluruh Kepala Dinas atau SKPD, ini lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tiap-tiap SKPD, mereka harus mengetahui detail terkait dengan outputnya targetnya sasaran outcome yang harus dihasilkan sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan ketika baik melalui LKPI maupun melalui LPJ keuangan yang akan disampaikan melalui dewan,” pungkasnya.
*(Muklis M.
