Journal news. id. KABUPATEN CIREBON — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan daerah yang lebih responsif, efisien, dan berbasis data.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Strategi Kebijakan Daerah dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Jumat (2/10/2026).
Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri, Tommy Veryanto Bawulang mengatakan percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kebijakan daerah yang mampu merespons dinamika perekonomian sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga perlu didukung peningkatan efisiensi pelayanan pemerintahan serta pemanfaatan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kebijakan daerah yang mampu merespons dinamika perekonomian, mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan, serta didukung oleh pemanfaatan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan,” ujar Tommy dalam laporannya.
Ia menjelaskan, Rakornas tersebut menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan para pemangku kepentingan.
Forum ini membahas berbagai pendekatan strategis yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Tommy menyebut terdapat empat tujuan utama dalam pelaksanaan Rakornas. Pertama, memperoleh gambaran mengenai strategi kebijakan daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, membahas pemanfaatan transformasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan yang berdampak terhadap perekonomian daerah.
Ketiga, memperkuat pemanfaatan indikator dan data ekonomi sebagai instrumen untuk memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.
Keempat, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan.
“Diperlukan forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait dan seluruh stakeholder untuk membahas berbagai pendekatan strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Rakornas tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari data peserta yang dihimpun panitia, kegiatan ini diikuti 187 peserta dari berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah narasumber dari BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut memberikan perspektif terkait kebijakan dan indikator ekonomi.
Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Sana
Komentar