Batam-journalnews/.Tercatat sebanyak puluhan ribu saat ini,Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nasibnya terkatung – katung di negeri jiran Malaysia.
Para PMI tersebut harus bertahan hidup seadanya, dan konon kabar nya mereka bahkan ada yang berada tinggal di tengah hutan untuk menghindari petugas Malaysia.
Bermacam permasalahan nya muncul yakni,sebagian ada yang tidak memiliki paspor, karena datang dengan jalur illegal dan ada pula yang kehilangan paspor atau habis masa ijin tinggalnya.
Pada pedoman nya ,persoalan puluhan ribu PMI di Malaysia ini menyangkut perihal dengan jati diri menyangkut identitas resmi.
Diceritakan seorang mantan PMI Malaysia bernama Zakaria,dia menyebutkan, kondisi PMI illegal di Malaysia sangat memprihatinkan.
Disana mereka tak punya banyak pilihan, kembali ke tanah air, pasti nya terhalang oleh identitas.ingin bertahan di Malaysia, harus siap bertahan hidup dengan seadanya. Kalaupun menyerahkan diri, berarti mampu menerima resiko dan harus siap ditahan selama 6 sampai12 bulan.
Terkait hal ini, pengamat PMI dari Batam, Ahmad Rosano angkat bicara,sejauh ini ia menyebut persoalan ini jelas dasar nya adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
“Sudah jelas ini tanggung jawab pemerintah Indonesia,” tegas Ahmad Rosano dalam chanel Youtube Bensikumbang.
Rosano menjelaskan,untuk berpikir,pemerintah pusat harus membuat pernyataan kepada pemerintah Malaysia.
“Kalau mereka ngga punya sama sekali dokumen, paling tidak dia punya bukti, dia warga negara, dia punya KTP misalkan, dia buktikan dia warga negara Indonesia. Karena orang Indonesia dengan Malaysia, mukanya kan sama-sama. Ini juga pemerintah juga harus hati hati disitu. Badan intelijen semua harus bekerja sama memulangkan mereka,” ucap Ahmad Rosano.
Menurutnya, solusi pemulangan PMI di Malaysia harus segera dibuat secara efisien dan efektif. Karena ini menyangkut anak bangsa yang ada diluar negeri dan ingin kembali ke tanah airnya sendiri.
“Harusnya ini difasilitasi negara. Mau resmi atau tidak, itu warga negara kita yang ada disana. Kewajiban negara untuk memulangkan itu. Selamatkan manusianya. Nilai kemanusiaannya sebagai warga negara. Itu saudara kita,” beber nya.
Jika negara tidak punya anggaran dalam hal pemulangan PMI bermasalah di Malaysia, pihaknya siap bekerjasama untuk turut andil dalam pemulangan anak bangsa yang tengah berada di negeri orang itu.
“Pemerintah jangan menganak tirikan TKI itu. Mereka saudara kita, supaya pemerintah menjemput bola kesana. Untuk memulangkan mereka. Apalagi ini bulan ramadhan. dan lebaran ini mereka rindu pulang ke kampung. Apapun ceritanya kita berharap ke pemerintah. Kalau pemerintah nanti sekiranya gak punya anggaran, untuk memulangkan mereka. Yang penting kasi perlindungan saja, transportasi. Bisa kita pulangkan orang itu, dengan berbagai cara. Kalau negara gak punya uang, kita yang kasi uang ke negara itu, kan begitu,” jelas nya.
Ia menambahkan,sebagai pemerintah pusat harus peduli, Presiden harus langsung mengambil kendali masalah TKI ini. Harusnya presiden perintahkan institusi yang berhubungan dengan diplomasi luar negeri, agar bisa memulangkan PMI dari luar negeri terkhusus di negeri Jiran tersebut.
“Pemerintah harus mengeluarkan aturan main, misalnya pernyataan siapa saja boleh memulangkan tenaga kerja yang penting bisa balik ke Indonesia. Kami lindungi secara diplomasi politik dengan negara Malaysia,”kata nya.
“Kalau pemerintah tidak siap untuk pemulangan PMI dari Malaysia. Saya siap memulangkan, siap menjemput PMI kita yang ada di Malaysia, karena ini kan misi kemanusiaan, seberat apapun pasti bisa. Jangan ditangkap tapi lindungi. Mulai dari pelayaran sampai ke Batam. Nanti akan didata, minimal ada KTP. Betul gak benar WNI. Negara juga tentu tidak mau kecolongan,” ucap Rosano semangat.
“Kalaupun pemerintah pusat nantinya tidak menanggapi, menurutnya pemerintah dari wilayah setempat dalam hal ini pada tatanan Pemerintah Provinsi Kepri, harus ada kerjasama yang nyata dalam mengambil sikap yang trasparan.
Asriadi
