Pemkab Cirebon Komitmen Wujudkan Pemerintah Bersih Dari Korupsi

Jumat, 11 Oktober 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Journal news.id.KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan komitmen Pemkab Cirebon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di ruang rapat Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (9/10/2024).

Rapat ini diadakan dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam sambutannya, Wahyu menyatakan pentingnya sinergi antara Pemkab Cirebon dan KPK untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, terutama di sektor kesehatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Wahyu juga menambahkan, bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia berharap, dengan sinergi yang baik, Pemkab Cirebon dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi korupsi.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkab Cirebon dalam memberantas korupsi.

“Kami melihat banyak upaya positif dari Pemkab Cirebon dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, Kabupaten Cirebon meraih skor 67 dalam penilaian potensi korupsi. Skor ini menunjukkan bahwa daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih harus waspada terhadap berbagai potensi penyimpangan.

“Penting bagi Pemkab Cirebon untuk terus berinovasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KPK juga mendorong Pemkab Cirebon untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

“Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan lebih memahami upaya yang dilakukan pemerintah dan terlibat aktif dalam pengawasan,” ujarnya.

Sana

Berita Terkait

Wakil Bupati Lantik Empat Kuwu Hasil PAW
Verifikasi Fasos Fasum Lanjutkan Hasil RDP di DPRD Pekan lalu, Turun Lapangan Dari Dinas Perkim dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Cianjur.
UPTD INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A WILAYAH V DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR.
Lansia Tergeletak di Perbatasan Karanganyar-Kajen, Respons Cepat Polisi Antar Korban Pulang ke Keluarga
Panitia Konferensi PWI Jabar Sosialisasikan Tahapan Pelaksanaan.
PROF DR SUTAN NASOMAL : RAKYAT INDONESIA BERTERIMAKASIH KE PRESIDEN RI BERSAMA JAJARANNYA BONGKAR KORUPSI DAN HUKUM MATI
Polres Pekalongan Amankan Fun Run Milad ke-7 UMPP, Ribuan Peserta Berlari Aman dan Lancar
Publik” Minta Kejari Lahat Bongkar tuntas rantai kasus dana BOS dan proyek Smart TV di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 18:08

Wakil Bupati Lantik Empat Kuwu Hasil PAW

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:55

Verifikasi Fasos Fasum Lanjutkan Hasil RDP di DPRD Pekan lalu, Turun Lapangan Dari Dinas Perkim dan Dinas DPMPTSP Kabupaten Cianjur.

Senin, 27 Juli 2026 - 16:39

UPTD INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A WILAYAH V DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

Senin, 27 Juli 2026 - 10:33

Lansia Tergeletak di Perbatasan Karanganyar-Kajen, Respons Cepat Polisi Antar Korban Pulang ke Keluarga

Minggu, 26 Juli 2026 - 12:53

Panitia Konferensi PWI Jabar Sosialisasikan Tahapan Pelaksanaan.

Berita Terbaru