Bogor, Journal News.id // Pemkab Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 yang memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah penguatan data digital dan pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi bersama Ketua DPRD, Sastra Winara, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (15/8/25).
Ade Ruhandi menyampaikan, nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2026 telah memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
“Seluruh kebijakan, diimplementasikan dalam belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Ade.
Wabup Bogor menjelaskan, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD terus berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, dibandingkan dengan alokasi anggaran penunjang.
“Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang, mengurangi kesenjangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy serta menurunkan indeks risiko bencana di wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Ade Ruhandi mengatakan, kepada kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 untuk menjadi bahan rancangan APBD tahun 2026 yang kemudian akan dibahas kembali oleh pemerintah daerah bersama DPRD.(ris).
