Cilacap – Journal News_18/6/2026
Memasuki Juni 2026, suasana Pilkades serentak 2026-2027 di Kabupaten Cilacap mulai terasa. Masa jabatan kepala desa yang kini 8 tahun per periode membuat kontestasi ini semakin menarik perhatian.
Di saat bersamaan, anggaran tahun 2026 mulai cair. Banyak desa yang langsung tancap gas membangun infrastruktur jalan. Sumber dananya beragam: Dana Desa, Bantuan Bupati APBD, hingga Banprov.
Momen ini menjadi titik penting bagi kepala desa petahana yang masa jabatannya akan segera berakhir. Anggaran yang turun di akhir periode bisa menjadi “panggung terakhir” untuk menunjukkan bahwa pembangunan di masa kepemimpinannya terus berjalan.
Namun di tengah tumpukan semen dan aspal baru, muncul beragam tafsir dari masyarakat:
1. *Tafsir Curiga*: “Ini cara petahana cari modal di akhir jabatan. Bangun jalan pas mau nyalon lagi biar dikenang warga.”
2. *Tafsir Politik*: “Ini strategi petahana menancapkan pengaruh. Biar warga tetap merasa berhutang budi.”
3. *Tafsir Rasional*: “Ini kewajiban, bukan pencitraan. Ada anggaran ya harus disalurkan. Kalau tidak dibangun justru melanggar aturan dan mengecewakan warga.”
Lalu, apakah pembangunan fisik menjelang Pilkades menguntungkan petahana? Jawabannya ada pada warga.
Jika hasilnya nyata, jalan awet, anggaran transparan, dan manfaatnya dirasakan semua itu menjadi nilai plus bagi petahana.
Jika hasilnya hanya seremonial, jalan cepat rusak, dan hanya untuk foto-foto → warga pasti punya catatan sendiri saat mencoblos nanti.
Tulisan ini adalah hasil blusukan jurnalis ke desa-desa jelang Pilkades. Tidak menghakimi, hanya menyampaikan apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat. Yang berhak memutuskan tetap warga desa sebagai pemilik suara. (SW)
Komentar