PAMEKASAN,- Terkait viralnya beberapa Dugaan pemotongan terhadap biaya operasional Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) di Kabupaten Pamekasan yang lagi viral baik dilingkungan para anggota KPPS juga viral di media sosial,Presiden NGO Madura Zaini Wer Wer tidak tinggal diam,eengan cepat melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Mapolres Pamekasan. Kamis ( 14/03/2024 )
Pengaduan masyarakat (Dumas) yang dilakukan Presiden NGO pada tanggal 10/03/ 2024, yang ditujukan langsung kepada Kapolres Pamekasan.
Pasalnya dalam pengaduan tersebut perihal dugaan banyaknya pemotongan anggaran TPS yang dilakukan oleh oknum penyelenggara dengan pemotongan yang bervariasi hampir disetiap TPS di Kabupaten Pamekasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya itu, kedatangan Ketua NGO Pamekasan juga ada rasa jengkel terkait alasan oknum penyelenggara yang mengaku diberikan kepada keamanan TNI, Polri dan LSM.
Dalam keterangan pers rilisnya Zaini Wer Wer membenarkan perihal pengaduan tersebut, dan dilakukan lantaran merasa kasihan terhadap KPPS dan Anggota penyelenggara tingkat bawah yang dipermainkan.
” Iya betul, kami mendatangi Polres Pamekasan untuk melakukan pengaduan terkait biaya operasional tersebut “. Tegasnya
Selain itu Zaini yang juga mantan aktifis GMNI Pamekasan, membeberkan beberapa temuannya dan juga termasuk dari viralnya pemberitaan, seperti di Kecamatan Pakong, Proppo, Pasean, Palengaan, Larangan dan Tlanakan serta Pademawu. Bahkan hampir se Kabupaten Pamekasan.
” Kami mendukung langkah-langkah Polres Pamekasan melakukan penyelidikan tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat sikat, ungkap wer wer ke pada awal media. Kamis ( 14/03/2024).
Wer Wer sapaan akrabnya, juga menyampaikan kejadian diatas juga bisa terjadi lantaran kurang maksimalnya KPU Pamekasan memberikam edukasi dan sosialisasi, bahkan pihaknya menilai KPU tidak bekerja secara maksimal sehingga terjadi tindakam pemotongan anggatan operasional TPS dibeberapa TPS se Kabupaten Pamekasan.
“Bisa saja karena bimteknya dan sosialisasinya kurang matang dan maksimal atau karena ini kami duga kesepakatan jahat sehingga sampai terjadi hal yang merugikan negara dan banyak pihak “. Terangnya
Untuk itu kami mengajak kepada semua LSM dan semua unsur elemen untuk ambil bagian memberikan dukungan kepada pihak yang berwajib agar menuntaskan kasus pemotongan biaya TPS tersebut karena meresahkan serta merugikan uang negara.(slm/ahd)
Komentar