Jawa Timur, – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng
Perjuangan Rakyat Anti Korupsi ( TAMPERAK) Jawa Timur segera
melayangkan surat klarifikasi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan,Madura Jawa Timur,minggu (03/04/2022).
Ketua DPW TAMPERAK Jatim Sudarsono.S.Pd kepada awak media membenarkan,bahwa segera layangkan surat klarufikasi terkait beberapa pekerjaan di Dinas Pertanian.
“Benar mas dari hasil.kajian dan setelahnya kami rapatkan seperti.apa langkahnya,maka hasilnya akan bersurat ke Dinas Pertanian Pamekasan,untuk meminta klarifikasi dari hasil temuan kami di bawah,dari beberapa kegiatan dari.Dinas Pertanian Pamekasan,”terangnya.
Darsono ( sapaan akrabnya ) selaku ketua DPW LSM TAMPERAK Jawa Timur berharap, dengan dilayangkanya surat klarifikasi dinas terkait dapat meninjau ulang kembali pekerjaan serta mengambil tindakan tegas bagi siapapun oknum yang terlibat dengan sengaja melakukan pelanggaran yang telah menyalah gunakan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan, baik itu kepada oknum -oknum birokrasi ataupun dari pihak rekanan.
” Surat klarifikasi besok kami kirimkan ke dinas terkait, dan juga kami tembuskan kepada Bupati Pamekasan, Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan juga Ketua Ombusmen,juga penagak.hukum bidang Korupsi,dan berharap agar segera memberikan balasan klarifikasi dari kami,apabila sampai dengan batas waktunya tidak juga kami mendapatkan hasil klarifikasi dalam masalah tersebut, maka untuk selanjutnya kami akan tindak lanjuti sampai ke Polda maupun Kejaksaan Tinggi Jatim. ” Ujar Darsono.
Perlu diketahui, bahwa DPW LSM TAMPERAK Jatim merupakan Organisasi (Ormas) yang sifatnya terbuka majemuk dan mandiri untuk semua Warga Negara RI, tanpa membedakan latar belakang sosial agama, suku, ras, pendidikan serta memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan dasar demokrasi keadilan dan hukum.
Selanjutnya DPW LSM TAMPERAK yang dinahkodai Sudarsono.S.P.d selaku Ketua DPW TAMPERAK Provinsi Jawa Timur adalah Lembaga Swadaya Masyarakat sebgai Sosial Control Of The Change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan yang baik.
Untuk mencapai misinya serta maksud dan tujuan diantara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan lembaga penyelenggaraan pemerintahan, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipasi dan akuntabilitas.(srhm)
