๐ ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ฎ ๐๐ผ๐๐ฟ๐ป๐ฎ๐น๐ป๐ฒ๐๐.๐ถ๐ฑ
LAHAT // Pemerintah saat ini sedang melakukan penataan ulang alokasi anggaran Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kinerja, terutama dalam menjalankan tugas-tugas penting
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam kebakaran (Damkar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih untuk. ”
Belanja pakaian dinas lapangan (Satpol PP) dan (Damkar) APBD tahun 2024, mendapatkan sorotan publik akibat alokasi anggaran biaya yang dianggap tidak wajar tersebut, potensi ada dugaan mark-up harga, atau ketidaksesuaian prioritas di tengah keterbatasan fasilitas operasional dan kesejahteraan personel di lapangan.
Anggaran belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp 4.111,990,000 miliar tersebut menimbulkan pertanyaan terkait standar pengadaan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam proses belanja pemerintah daerah.
Dalam rencana umum pengadaan (RUP) 52423336 terdapat 1 item pengadaan pakaian dinas yang bernilai fantastis berupa belanja Pakaian Dinas Harian (PDL) dengan nilai mencapai Rp 4,111,990,000 miliar Itu bila dikalkulasikan total anggaran yang digelontorkan untuk biaya pengadaan pakaian dinas Satpol PP dan Damkar Lahat
Dalam tabel RUP dengan kode 52423336 dijelaskan metode pemilihan penyedia menggunakan sistem E-Purchasing dimana sumber pendanaan itu berasal dari APBD dengan waktu pemilihan dimulai 2024 september.
“๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ฟ๐๐-๐ฟ๐ฟ ๐ป๐๐๐๐ ๐๐ ๐บ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐-๐ฝ๐ข๐ ๐ฝ๐ ๐ท๐:0812-7156-3๐๐๐, ๐ฟ๐๐๐๐.15:15 ๐๐ธ๐ฑ
“๐ณ๐๐๐๐๐ ๐๐๐, ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ข๐ ๐๐๐, ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐
๐น๐ ๐ ๐บ๐๐๐๐ ๐ฟ๐๐-๐ฟ๐ฟ, ๐บ๐๐๐๐,02/07/26.
Berdasarkan data yang di himpun dari SIPD-RI ,salah satu anggaran terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lahat tercantum ABPD Perubahan Tahun 2024 anggaran yang dialokasikan mencapai total jumlah sebesar,
Rp 33,6 miliar lebih dari anggaran tersebut Sbb;
Pemberdayaan perlindungan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum senilai Rp 4,7 miliar, – Pencegahan ganggan ketentraman, ketertiban umum deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rp 828 juta,- Penegakkan PERDA Peraturan Bupati dan wakil bupati senilai Rp 1,3 miliar, dan Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Rp 6,3 miliar lebih.
“tentu harus dijelaskan secara rinci kepada publik. agar tidak menjadi pertanyaan serius, “ujar KS.
Tim : Media Group
Berita bersambung
Komentar