JOURNAL NEWS || Pemerintah terus mengintensifkan langkah antisipasi untuk menekan potensi kenaikan harga menjelang Ramadan 1446H. Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi fokus utama mengingat dampaknya terhadap inflasi nasional.
Hal ini ditegaskan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Senin (10/2/2025).
“Kita perlu memperkirakan dan memitigasi kenaikan harga komoditas, terutama mengingat pengalaman sebelumnya yang menunjukkan lonjakan signifikan selama Ramadan,” ujar Tomsi.
Dia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meningkatkan koordinasi, memastikan ketersediaan stok barang, dan menyiapkan langkah konkret berbasis data lapangan.
Sementara itu beradasarkan data yang dipaparkan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, pada 1 Februari 2025 menunjukkan 11 provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan cabai merah, cabai rawit, telur, daging ayam ras, dan minyak goreng sebagai penyumbang utama. Sementara itu, 27 provinsi lainnya mencatat penurunan IPH.
Menanggapi hal ini, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Suwenda menyatakan, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas terkait rutin memantau harga barang pokok di 13 pasar wilayahnya.
“Pemantauan ini menjadi dasar langkah antisipasi sesuai arahan pusat,” jelas Suwenda.
Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya.
Komentar