JOURNAL NEWS //
JOURNAL NEWS // Senin (2/10/23) merupakan hari yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ketika Esensinews dan P3S menyelenggarakan sebuah webinar dengan tema yang sangat relevan, yaitu “KPK Ungkap Korupsi di Lamongan, Siapa Selanjutnya?” Acara daring ini menjadi platform bagi berbagai pemikir dan ahli untuk berbicara tentang upaya KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang mencengkeram daerah tersebut.
Webinar ini dibuka oleh Bang Ricardo Marbun, yang kemudian menyerahkan peran memandu acara kepada Willi Nafie. Pemateri pertama Edi Hardum, seorang individu yang memiliki bukti material yang signifikan, berbicara mengenai bukti-bukti yang dimiliki, termasuk rekaman percakapan WhatsApp (chat wa) dan rekaman CCTV yang telah dikembangkan oleh KPK. Edi juga berbicara tentang pentingnya saksi sebagai alat bukti dalam kasus pidana, serta dokumen-dokumen terkait yang mendukung investigasi KPK.
“Kasus korupsi di Lamongan menjadi sorotan utama dalam webinar ini, dan para peserta acara memberikan apresiasi kepada KPK atas kerja keras mereka dalam mengungkap kasus tersebut. Tuntutan yang diutarakan adalah agar KPK terus bergerak maju untuk mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keberlanjutan penegakan hukum dan perlunya kepastian hukum juga menjadi perhatian serius dalam acara ini. Partisipasi KPK diharapkan dapat membawa efek jera bagi aparatur sipil negara (ASN) di tempat lain dan memperkuat upaya menegakkan keadilan,” jelas Edi Mardum.
Bang Edi Hardum, pelaku korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali ada keterlibatan beberapa orang, bahkan hingga puluhan orang. KPK harus melakukan penelusuran mendalam untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerima laporan masyarakat atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan rekaman percakapan.
Mbang Lisman Manurung juga memberikan pandangannya dalam acara tersebut, menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara korupsi dan insentif. Ia mengatakan bahwa ketidaksesuaian dengan standar dalam bekerja bisa mengakibatkan penurunan pelayanan masyarakat. Kasus-kasus suap dan praktik korupsi seringkali muncul dalam upaya meningkatkan pelayanan, yang akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyinggung permasalahan timbunan mobil rongsokan yang bertumpuk-tumpuk, dan menekankan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya preventif yang lebih luas.
Webinar ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan berbagai aspek korupsi dan upaya pemberantasan serta mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Semua ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menegakkan rasa keadilan di masyarakat.
Jerry Massie dalam pembicaraannya sangat menekankan perlunya tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka. Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Artinya, siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali. Jerry Massie menginginkan bahwa KPK harus fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan politik atau faktor lainnya.
Mengenai biaya Pilkada yang tinggi, ia menyoroti potensi korupsi pasca-pemenangan. Menurutnya, pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan biaya mahal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa KPK juga harus melakukan penelusuran terhadap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Jerry Massie, KPK harus menjalankan tugasnya dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diambil tindakan penegakan hukum yang tepat, yaitu penangkapan. KPK sebagai lembaga anti-korupsi harus memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan mereka, dan para pelaku korupsi harus dihadirkan di depan hukum untuk pertanggungjawaban mereka.
[ Red ]
