Surabaya, – Ketua LSM Tamperak (Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi) Jawa Timur menyurati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Timur, guna mengusut seluruh program aspirasi DPR RI diwilayah jawa timur dan DPRD Jawa Timur , yang diduga sarat KKN, dan tidak tepat sasaran.
Ketua Tamperak Jatim Sudarsono menjelaskan,”Kami minta Kejati mengusut tuntas semua program aspirasi anggota DPR RI asal Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur di berbagai daerah, karena selain tidak transparan, diduga sarat KKN dan tidak tepat sasaran,” kata Sudarsono dalam keterangan Persnya, minggu, (05 /02/2023)
Dia menduga, sejumlah program aspirasi DPR RI dan DPRD Jawa Timur sejak tahun 2018 hingga 2022, banyak dikuasai timses atau keluarga, bahkan diduga ada yang diperjual belikan, sebagaimana berita yang beredar selama ini.
”Kami menduga program-program ini tidak semuanya sampai ke tangan masyarakat yang berhak, misalkan kelompok tani, nelayan, perkebunan dan lainnya, bahkan diduga ada yang dikuasai atau di perjualbelikan oleh timses atau staf DPR. Jika memang benar, uangnya disetor ke siapa, itu yang sedang kami selidiki, seperti kasus dana hibah yang yang sekarang lagi mencuat,dan juga banyak proyek fisik yang dari usulan jaring aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasinya,”ungkap ketua Tamperak Jatim.
Sudarsono mengajak semua pihak mengawasi setiap program aspirasi DPR RI, dan DPRD Jawa Timur agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga bersama masyarakat, dan para aktivis lainya berencana menggelar aksi, apabila permohonan untuk melakukan pemeriksaan atau audit tidak ditanggapi.
”Kita harap semua pihak memperhatikan semua program aspirasi dewan, mulai dari DPR RI,DPR PROVINSI hingga DPR DAERAH, agar benar – benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan kami nanti akan menggelar aksi bila tidak ditanggapi,” ujar Sudarsono saat ditemui di di kantornya. Ia juga menambahkan terkait realisasi jaring aspirasi masyarakat (jasmas) kuat di duga menjadi bancakan para tim sukses.(ahd)
