Journal news. id.
KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang digelar di Ruang Suparman, Bapperida Kabupaten Cirebon, Kamis (13/11/2025).
Rapat koordinasi lintas sektor itu dihadiri berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan camat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD 5A) se-Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyampaikan, selama dua tahun Pemkab Cirebon berhasil menurunkan stunting.
“Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dua tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.
“Prevalensi stunting menurut SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) turun dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 18% pada tahun 2024. Artinya, dalam dua tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 5%,” tambahnya.
Ia menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari seluruh lintas sektor yang terlibat.
Meski demikian, Fitri mengingatkan, perjuangan untuk terus menurunkan angka stunting masih belum selesai.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan dengan komitmen tinggi dan konsistensi antarinstansi
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Fitri juga menitipkan tiga pesan penting untuk memperkuat implementasi program ke depan. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama dalam perbaikan kebijakan.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas agar program berjalan efektif tanpa tumpang tindih.
Ketiga, meningkatkan diseminasi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang stunting.
“Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Karena itu, diseminasi informasi yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah gizi, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” jelasnya.
Program percepatan penurunan stunting, lanjut Fitri, merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian dan lembaga, seluruh pemerintah daerah, hingga lembaga nonpemerintah.
Oleh karena itu, keberhasilan program di Kabupaten Cirebon akan sangat menentukan kontribusi terhadap target nasional, yakni Indonesia Bebas Stunting 2045.
Fitri mengatakan, rapat koordinasi merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan strategi dalam mewujudkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sana
