Sampang, – Skandal jatah makan-minum (mamin) di Rutan Kelas II B Sampang semakin memanas. Setelah keluarga narapidana berulang kali mengeluh soal kualitas makanan yang disebut jauh dari layak, kini giliran Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) yang turun gelanggang dengan desakan keras, Kamis (18/9/2025).
Wakil Ketua GASI, H. Sujai, yang juga Ketua L-KPK Mawil Madura, menuding pihak Rutan lebih sibuk pencitraan di media sosial ketimbang memenuhi hak dasar warga binaan. Foto-foto sajian yang ditampilkan seolah menu restoran berbintang, namun realitas di balik tembok rutan justru mengecewakan.
“Informasi dari mantan napi menyebut, jatah makan pagi saja tidak layak. Dikasih ke kucing pun tidak mau! Jangan main kucing-kucingan. Publik berhak tahu, ini uang negara!” tegas Sujai dengan nada tinggi. Minggu (7/9).
GASI bukan lembaga tunggal. Ia adalah gabungan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Di dalamnya tergabung Lakbandra, L-KPK, Ormas Macan Asia Indonesia (MAI), KPK Nusantara, dan Team Garuda08.
Tidak hanya itu, GASI juga mendapat dukungan penuh dari Komunitas Jurnalis Jawa Timur, yang ikut menyoroti persoalan mamin serta dugaan arogansi pejabat Rutan. Dukungan besar ini membuat GASI tampil sebagai kekuatan sosial yang solid, siap menekan pihak Rutan untuk buka data.
Menurut Sujai, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan langkah konkret dengan melaporkan kasus ini ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Kayoon No.50–52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya.
“Kami tidak segan melayangkan laporan resmi. Kalau pihak Rutan masih bungkam, kami akan bawa kasus ini ke level yang lebih tinggi. Jangan pikir publik bisa dibohongi dengan pencitraan murahan,” ancam Sujai.
Masalah mamin semakin keruh setelah muncul insiden baru. Sejumlah wartawan yang mencoba meminta klarifikasi justru mendapat perlakuan kasar dari Kepala Rutan Kamesworo. Alih-alih memberikan jawaban, Karutan malah membentak jurnalis di depan umum.
Tindakan itu memicu kecaman keras. Selain dinilai tidak etis, sikap arogan Karutan disebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Ini pelecehan terhadap kerja jurnalistik. Membentak wartawan saat bertugas adalah tindakan melawan hukum. Kami tidak akan diam,” Sujai menambahkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Rutan Kelas II B Sampang masih belum memberikan klarifikasi resmi. Tak ada data, tak ada penjelasan, hanya diam membisu.
Desakan agar Rutan Sampang membuka data kini makin deras. Bukan hanya dari keluarga napi, tetapi juga dari gabungan aktivis, ormas, lembaga sosial, dan komunitas pers. Publik pun makin yakin, ada sesuatu yang sengaja ditutupi di balik dapur Rutan Sampang.
Jika Rutan dan Kanwil tetap menutup mata, GASI mengancam akan melanjutkan eskalasi ke level nasional, termasuk melibatkan DPR RI dan Ombudsman Republik Indonesia.(amt)
Komentar