JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu didasarkan pada peningkatan produksi beras, penyerapan gabah oleh BULOG, dan penghentian impor beras umum untuk konsumsi.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rilis Kementan, Senin (20/10/2026).
Dalam rilis tersebut, Kementan menyebut target swasembada yang semula direncanakan empat tahun dipercepat menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Kondisi awal dinilai berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras Indonesia pada 2023 mencapai 3,06 juta ton dan pada 2024 mencapai 4,52 juta ton.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum,” ujar Amran.
Kementan mencatat Presiden menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pangan dan pertanian dalam dua tahun terakhir.
Untuk memperkuat produksi, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 113 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi telah dipangkas.
Harga pupuk bersubsidi turun 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan 9,55 juta ton dengan sasaran lebih dari 16 juta petani.
“Pupuk harus tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kalau kebutuhan petani dalam negeri belum aman, jangan bicara ekspor,” kata Amran.
Di bidang irigasi, pemerintah melaporkan rehabilitasi tahap pertama seluas 280.880 hektare dengan realisasi 99,93 persen. Untuk 2026, disiapkan pompanisasi 2,2 juta hektare, rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare, dan pemanfaatan 61 bendungan untuk irigasi sekitar 400 ribu hektare.
Harga pembelian gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp6.500 per kilogram.
Berdasarkan angka tetap BPS, produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibanding 2024 sebesar 30,62 juta ton. Produksi padi tercatat 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 11,32 juta hektare.
Untuk periode Januari-Agustus 2026, produksi beras dilaporkan mencapai 25,29 juta ton.
Produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dari 15,14 juta ton pada 2024.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, delapan komoditas dinyatakan swasembada, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Produksi 11 komoditas strategis diproyeksikan 72,75 juta ton, sementara kebutuhan nasional 68,86 juta ton. Adapun kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih memerlukan penguatan produksi dalam negeri.
“Tidak boleh ada rasa puas diri. Target kita bukan hanya swasembada sesaat, tetapi kemandirian pangan yang berkelanjutan,” ujar Amran.
Hingga 8 Oktober 2026, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian itu melampaui pengadaan 2025 sebesar 3.191.969 ton setara beras.
Stok BULOG dilaporkan sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada September 2026 sekitar 4,61 juta ton.
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan.
Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan. Program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025 ditargetkan menjangkau 18,3 juta penerima manfaat, dengan penyaluran SPHP sekitar 1,3 juta ton.
BPS mencatat inflasi bulanan September 2026 sebesar 0,30 persen, dengan andil beras 0,03 persen.
Kementan menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100.000 hektare pada 2026. Premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam, disubsidi 80 persen oleh pemerintah, sehingga petani membayar Rp36.000 per hektare.
Untuk ekspor, pada Agustus 2026 Indonesia mengirim 1.000 ton beras ke Malaysia dan 2.280 ton ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji. Nilai ekspor produk pertanian sepanjang 2025 mencapai Rp756,59 triliun, naik 28,26 persen dibanding 2024.
Sepanjang 2024-2026, Mentan melaporkan 260 kasus dugaan mafia pangan dilimpahkan kepada aparat hukum. Termasuk dugaan beras oplosan dengan estimasi potensi kerugian konsumen Rp99,35 triliun per tahun dan pupuk palsu Rp3,2 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi yang dilaporkan pemerintah, bukan putusan pengadilan.
“Pangan adalah urusan perut rakyat. Pekerjaan kita adalah memastikan swasembada bertahan, produksi terus meningkat, petani semakin sejahtera, dan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga terjangkau,” tutup Amran.
Komentar