Journal News. Id. Kabupaten Cirebon –
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2022 untuk 412 Desa di Kabupaten Cirebon, dianggarkan Dari Dana Desa sebesar Rp. 10 juta khusus untuk tiap desa yang pelaksanaanya di Yogyakarta pada bulan Agustus kemarin, yang diselenggarakan oleh salah satu universitas Pasundan beredar kabar menuai polemik dan rasa tidak setuju di beberapa kalangan. Bahkan menurut sumber jadi bahan gunjingan bagi beberapa kepala desa karena merasa tidak puas.
Kabar sampai kepada Paguyuban wartawan Cirebon Raya (PWCR) yang beralamat di Jl. Ki Ageng Tapa, Griya Qanita A3, Pejambon, Kabupaten Cirebon. Tidak menunggu lama PWCR melayangkan surat untuk beraudiensi dan konfirmasi terkait kabar kurang baik tersebut, yang tidak lama kemudian direspon pihak DPMD Kab.Cirebon dengan menggelar Audensi.
Namun sangat disayangkan, menurut Kepala Dinas DPMD, Drs.Erus Rusmana,M.Si yang didampingi Kabid Desa, Aditya Arif Maulana, beserta 2 staf lainnya yaitu Nasrul dan seorang lagi tidak menulis namanya di absensi PWCR, manakala dikonfirmasi wartawan perihal berapa jumlah Kades yang ikut pelatihan dan berapa yang tidak ikut, jawabannya ‘Tidak tahu karena tidak terlibat langsung, kami hanya diundang sebagai Nara sumber, Ujar Kadis DPMD.
” Terkait berapa desa yang ikut pelatihan Peningkatan Aparatur Desa dan berapa desa yang tidak ikut, saya juga tidak tahu persis.” Ucap Kadis DPMD, Erus.
Kadis juga menambahkan bahwa ketidaktahuannya perihal data persis tersebut karena merasa sampai dengan saat beraudiensi dengan PWCR pun belum dapat laporan dari pihak Penyelenggara.
“Audiensi yang berlangsung nyaris hanya 30 menit, Kamis (24/09/2022) dihadiri Kepala DPMD, Kabid Desa dan 2 staff DPMD serta Ketua Umum PWCR Sudarto yang didampingi Sekretaris Umum, Kepala Divisi Investigasi Edi Hunter, Bobon Surono Investigator, Wadira Investigator, Kepala Kahumas Sana, Anggota Bidang Liputan Hata, masih menyisakan rasa penasaran. Oleh karena itu akan ditindak lanjuti dengan audiensi ke beberapa pihak terkait selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan akan meminta pendapat pihak Kejaksaan.” Pungkas Suhendi Sekretaris Umum PWCR .
Laporan: Wadira
