SAMPANG, – Isu dugaan penyelewengan dana ganti rugi rumpon nelayan Pantura Madura kembali digoreng, sayangnya, gorengan isu ini tidak lagi bicara soal fakta, tapi sudah bercampur bumbu politik yang kental, Nama Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, sengaja diseret, padahal pembayaran dana tersebut terjadi saat beliau tidak lagi menjabat.
Fakta di lapangan jelas, dana ganti rugi dari Petronas Carigali Indonesia cair pada September–Oktober 2024, saat jabatan Bupati Sampang telah dipegang oleh Penjabat (Pj.) Bupati Rudy Arifianto, artinya, dari sisi kewenangan maupun prosedur, H. Slamet Junaidi tidak punya otoritas sama sekali untuk mengatur atau menyentuh dana itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lantas, mengapa nama Slamet Junaidi dipaksa masuk dalam pusaran isu ini?
Jawabannya mulai tercium, ini bukan murni isu nelayan, tapi ada kepentingan politik untuk merusak citra beliau, setelah beliau memenangkan kontestasi politik dan dipilih menjadi orang nomor satu di kabupaten Sampang.
Bukan rahasia, H. Slamet Junaidi masih memiliki basis kuat di akar rumput dan berhasil mengalahkan lawan lawan politiknya, menjatuhkan reputasinya di mata publik jelas menguntungkan pihak-pihak yang tidak ingin ia dinilai baik.
Yang lebih ironis, framing ini justru mengalihkan fokus dari pertanyaan utama:
- Siapa yang mengelola dan mengatur penyaluran dana Rp21 miliar lebih di era Pj. Rudy Arifianto?
Sumber internal menyebut, ada dugaan dana tersebut mengalir ke pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan saat itu. Jika benar, maka tudingan ke Slamet Junaidi hanyalah “smoke screen” atau tabir asap untuk melindungi pelaku sesungguhnya.
Tokoh masyarakat Pantura Samhari S.IP Sekaligus Direktur Indonesia Analisys Politic and Policy Consulting (Ide@) mengingatkan , “Kalau ini dibiarkan, rakyat akan terus dibodohi dengan isu pesanan. Jangan sampai fitnah politik mengubur fakta hukum.” ungkapnya Jum’at (08/08)
Kini, masyarakat dan nelayan perlu membuka mata: permainan politik kotor sedang dijalankan di atas penderitaan rakyat kecil, dan aparat penegak hukum harus berani membongkar siapa dalang di balik raibnya dana ganti rugi rumpon tersebut, tanpa pandang bulu..(atr)
Komentar