BLITAR — Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Blitar Kota menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu berinisial D.W. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang yang digelar di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota pada Selasa (17‑11‑2026).
Sanksi berat ini diberikan setelah D.W. menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan. Meski telah ada putusan sidang etik, vonis tersebut belum berkekuatan hukum tetap. D.W. telah mengajukan banding, dan sidang tingkat banding dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu satu bulan ke depan sebelum pimpinan Polri menetapkan keputusan akhir.
Hingga kini, jajaran Polres Blitar Kota belum merilis keterangan resmi terkait rincian perkara maupun amar putusan sidang. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Blitar Kota, Samsul, menyatakan belum menerima laporan hasil persidangan saat dikonfirmasi wartawan. “Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan ke atasan,” ujarnya singkat.
Di tengah proses hukum internal, beredar isu di masyarakat yang menyatakan dugaan bahwa anggota tersebut hanya akan dipindah tugas dan tidak benar‑benar dijatuhi sanksi pemecatan. Terkait hal ini, pakar hukum tindak pidana Agus Setiawan, S.H., menjelaskan dasar‑dasar aturan yang berlaku bagi anggota kepolisian.
Menurut Agus, perselingkuhan bagi anggota Polri bukan sekadar masalah moral pribadi, melainkan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi yang dapat berujung sanksi PTDH. Merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya Pasal 13 huruf f, setiap anggota Polri dilarang keras melakukan perzinaan dan perselingkuhan.
“Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan tercela atau melanggar sumpah jabatan, meskipun perbuatan tersebut tidak diproses secara pidana,” jelas Agus.
Ia menambahkan bahwa dari sisi hukum pidana, perselingkuhan termasuk delik aduan absolut, yang berarti proses penyidikan pidana hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan resmi dari pasangan sah yang dirugikan. Sementara itu, proses sidang etik dan pemberian sanksi PTDH tetap berjalan terpisah dari proses perkara pidana, untuk menjaga citra dan kehormatan institusi kepolisian.
Saat ini status keanggotaan D.W. masih menunggu hasil sidang banding yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Seluruh dugaan dan putusan sidang etik masih dalam tahap proses, sehingga asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan sampai ada keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.(ahd)













Komentar