CIANJUR – Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades secara digital dinilai bisa menjadi langkah maju dalam demokrasi di tingkat desa. Namun, sistem secanggih apa pun tidak akan berarti jika tidak dijalankan secara jujur dan adil.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur yang juga Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Cianjur, Hj. Susilawati, S.H., M.K.P., saat diwawancarai seusai rapat intern bersama para kader di wilayah Desa Cikidangbayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Senin (9/11/2026).
Menurut Susilawati, Pilkades secara digital harus diselesaikan dengan jujur dan adil, meskipun pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi.
“Iya kalo komentar pilkades secara digital tentunya harus diselesaikan dengan jujur dan adil meskipun ini digital tentunya pilkades ini untuk memilih kepala desa yang betul betul aspirasi dari masyarakat semua, kepala desa yang terpilih itu merupakan cerminan rakyat itu sendiri,” ujar Susilawati.
Ia menjelaskan, kepala desa yang terpilih bukan sekadar pemenang dalam sebuah kontestasi, tetapi cerminan dari kehendak rakyat itu sendiri. Artinya, siapa pun yang terpilih, ia harus benar-benar merupakan hasil dari aspirasi masyarakat, bukan hasil dari rekayasa sistem atau proses yang tidak transparan.
Dalam pandangan Susilawati, pemilihan secara digitalisasi itu efektif, dengan satu catatan penting, yaitu sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah harus lebih efektif.
“Artinya pemilihan secara digitalisasi ini efektif sejauh sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah itu lebih efektif jadi bagus bagus saja,” katanya.
Pernyataan itu menjadi relevan jika melihat pengalaman Pilkades digital perdana di Kabupaten Cianjur, salah satunya di Desa Ciandam, Kecamatan Mande, pada Minggu (8/11/2026). Di sana, proses pemungutan suara sempat molor karena pendaftaran pemilih menumpuk. Warga harus menyesuaikan diri dengan sistem baru, mulai dari pengecekan hak pilih yang sudah tertera di sistem, pembagian bilik berdasarkan nomor DPT, hingga cara memilih menggunakan tablet.
Di sisi lain, keunggulan digital juga langsung terasa. Penghitungan suara yang biasanya memakan waktu berjam-jam, di Ciandam bisa selesai hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan 9 tablet. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang bisa mempercepat proses, mengurangi potensi kecurangan dalam penghitungan manual, dan membuat hasil lebih cepat diketahui publik.
Namun, kecepatan itu juga membawa tantangan baru. Masih ada pemilih yang belum paham cara menggunakan tablet, misalnya salah mengklik tombol berwarna merah di pojok kiri atas, sehingga suaranya menjadi tidak sah. Kondisi inilah yang menurut Susilawati harus dijawab dengan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah daerah.
Sosialisasi yang dimaksud bukan hanya sekadar memberi tahu bahwa Pilkades akan digelar secara digital, tetapi juga memberikan simulasi langsung kepada warga, terutama warga lanjut usia dan warga yang belum terbiasa menggunakan gawai. Pemerintah daerah bersama panitia Pilkades perlu turun langsung ke dusun-dusun, menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari datang ke TPS, verifikasi data, masuk ke bilik, hingga cara memilih di layar tablet dan memastikan pilihannya sudah terekam dengan benar.
Selain sosialisasi kepada pemilih, Susilawati juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dari penyelenggara. Dalam sistem digital, kepercayaan publik sangat bergantung pada transparansi proses. Penyelenggara harus memastikan data pemilih akurat, perangkat berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan sistem, dan hasil yang keluar dari tablet benar-benar sesuai dengan suara yang dimasukkan pemilih. Semua saksi dari masing-masing calon juga harus diberi ruang untuk mengawasi dan menandatangani hasil.
Jika dua hal itu berjalan, yaitu sistem yang jujur dan adil serta sosialisasi yang efektif, maka Pilkades digital tidak hanya menjadi sekadar perubahan alat dari kertas menjadi tablet, tetapi juga menjadi peningkatan kualitas demokrasi desa. Warga akan lebih percaya, calon yang kalah bisa menerima dengan legowo, dan kepala desa yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat karena benar-benar dipilih oleh rakyatnya.
“Jadi bagus bagus saja,” pungkas Susilawati, menegaskan bahwa dirinya mendukung digitalisasi Pilkades selama dijalankan dengan prinsip jujur, adil, dan sosialisasi yang memadai.
Penulis : Andri.S
Editor : SLS
Komentar