SURABAYA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) mengumumkan rencana serangkaian langkah kontrol sosial dengan mendatangi lembaga penegak hukum tingkat pusat guna mendorong penuntasan dugaan persoalan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di bawah kepemimpinan Direktur Acek Kusuma, organisasi ini telah menetapkan dua agenda utama yang tertuang dalam poster resmi: penyampaian laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 8 Desember 2026, dan aksi demonstrasi sekaligus penyampaian laporan ke Kejaksaan Agung RI pada Rabu, 9 Desember 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Pada tanggal 8 Desember, APMP JATIM akan menyerahkan laporan dugaan mega skandal korupsi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Laporan ini dimaksudkan agar dugaan penyimpangan penggunaaan anggaran daerah dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan hukum yang berlaku.
Satu hari kemudian, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, aliansi ini akan menggelar aksi aspirasi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI sekaligus menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS). Laporan tersebut berkaitan dengan kinerja penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menangani dugaan skandal korupsi Bank Jatim senilai Rp596 miliar, yang berasal dari dugaan penyimpangan penyaluran kredit produktif.
Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, menegaskan bahwa pihaknya membawa persoalan ini ke tingkat pusat guna mendorong pengawasan lebih ketat agar proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak ada celah pengabaian kasus.
“Langkah ini adalah wujud kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan dugaan korupsi di Jawa Timur. Kami berharap lembaga berwenang dapat menerima, menelaah, dan mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Acek Kusuma.
Hingga pengumuman rencana agenda ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak OPD terkait maupun manajemen Bank Jatim. Seluruh hal yang disampaikan masih berupa dugaan yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat berwenang. APMP JATIM menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini murni penyampaian aspirasi guna mendorong penanganan kasus yang objektif, terbuka, dan akuntabel.(ahd)













Komentar