SAMPANG — Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L‑KPK) Markas Wilayah Madura resmi menyerahkan berkas pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Kalangan Parao, Kecamatan Jrengik, kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang, Rabu (18/11/2026).
Penyerahan laporan dipimpin langsung oleh Ketua L‑KPK Markas Wilayah Madura, H. Sujai, yang ditujukan kepada Kapolres Sampang melalui Kasat Reskrim, khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam berkas tersebut, ada dua program utama yang menjadi sorotan, yaitu Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 dan pekerjaan rabat beton Tahun Anggaran 2026.
H. Sujai menjelaskan, langkah ini merupakan wujud fungsi kontrol sosial lembaganya terhadap pengelolaan anggaran negara, terutama Dana Desa yang seharusnya dikelola secara transparan dan bermanfaat langsung bagi warga.
“Setiap rupiah dana yang berasal dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Kami meminta aparat penegak hukum menelaah dugaan penyimpangan ini secara menyeluruh,” ujarnya.
L‑KPK berharap Unit Tipikor dapat mempelajari seluruh dokumen pendukung yang telah diserahkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kasus diharapkan dapat diproses sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Sampang terkait rencana tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan masih dalam tahap pengaduan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan sampai ada hasil pemeriksaan dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.(ahd)













Komentar