‎SATRIA Desak MBG Dihentikan Total dan Ubah Skema, Saat RDP di DPRD Jatim

Kamis, 10 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

‎SURABAYA — Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan. Solidaritas Aksi Rakyat Indonesia Jawa Timur (SATRIA JATIM) mendesak pemerintah menghentikan total pelaksanaan MBG dengan skema yang berjalan saat ini dan melakukan formulasi ulang terhadap sistem penyelenggaraannya.
‎
‎Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) SATRIA JATIM bersama DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jatim, Kamis (10/9/2026).
‎
‎RDP dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansah, anggota Komisi A Erick Komala, anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika, serta anggota Komisi E Suli Daim.
‎
‎Dalam forum tersebut, SATRIA JATIM menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan MBG, terutama mengenai aspek keamanan pangan dan perlindungan terhadap penerima manfaat.
‎
‎SATRIA JATIM menyebut kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG telah mencapai 2.644 korban. Angka tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan program.
‎
‎Koordinator SATRIA JATIM, Mahmudi, mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara mendasar skema MBG.
‎
‎“Menurut kami, kelalaian sampai menelan korban ini sudah lebih dari cukup untuk menghentikan MBG. Bukan sekadar penghentian sementara, tetapi dihentikan total, kemudian pemerintah memformulasikan ulang skemanya.”
‎
‎Menurut Mahmudi, SATRIA JATIM tidak mempersoalkan tujuan MBG yang ingin memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan bagi penerima manfaat.
‎
‎Ia menilai apabila sistem yang digunakan saat ini memiliki kelemahan hingga menimbulkan korban, maka pemerintah harus berani melakukan perubahan fundamental, bukan hanya memperbaiki persoalan di permukaan.
‎
‎“Kami tidak mempersoalkan tujuan programnya. Pemenuhan gizi masyarakat tentu merupakan tujuan yang baik. Tetapi ketika dalam pelaksanaannya muncul persoalan sampai menelan korban, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi secara mendasar, terutama dari sisi skema dan pengawasannya.”
‎
‎Salah satu gagasan yang disampaikan SATRIA JATIM adalah mengkaji model penyediaan makanan berbasis sekolah. Mahmudi mencontohkan sistem kantin sekolah di Jepang yang menurutnya dapat menjadi salah satu referensi dalam merancang skema baru.
‎
‎“Tidak harus meniru Jepang secara mentah. Tetapi model kantin sekolah bisa menjadi salah satu referensi. Makanan disiapkan dan dikonsumsi di lingkungan sekolah sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih dekat dan rantai distribusi bisa diperpendek.”
‎
‎Menurut Mahmudi, formulasi ulang tidak hanya menyangkut tempat penyediaan makanan, tetapi juga keseluruhan rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, standar keamanan pangan, pengawasan hingga mekanisme pertanggungjawaban.
‎
‎Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansah mengapresiasi seluruh suara dan masukan yang disampaikan dalam RDP.
‎
‎Dedi mengatakan, berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD Jatim untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan lembaga legislatif.
‎
‎“Dari kami, semua suara dan masukan kami apresiasi. Nanti akan kami berikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan DPRD.”
‎
‎Dedi juga menanggapi permintaan SATRIA JATIM agar dilakukan RDP lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait penyelenggaraan MBG.
‎
‎Menurutnya, agenda pembahasan lanjutan tersebut dapat diagendakan melalui Komisi E DPRD Jatim.
‎
‎“Untuk permintaan RDP lanjutan nanti biar diagendakan Komisi E dengan pihak-pihak terkait.”
‎
‎SATRIA JATIM berharap RDP lanjutan tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret mengenai masa depan pelaksanaan MBG di Jawa Timur.
‎
‎Mahmudi menegaskan, evaluasi terhadap MBG harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat.
‎
‎“Bagi kami, ukuran keberhasilan program bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi apakah makanan itu benar-benar aman dikonsumsi. Kalau ada persoalan serius, negara harus berani menghentikan skema yang berjalan dan menyusun formulasi baru yang lebih aman serta dapat dipertanggungjawabkan.”(ahd)

Berita Terkait

Warga Desak Kanit Polsek Praya Timur Diganti, Kapolsek Beri Janji Penanganan Terbaik
Polsek Mundu Bersama Laskar Macan Ali Salurkan Air Bersih untuk Warga Pamengkang
Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”
Herik Kurniawan Terpilih Aklamasi, Kembali Pimpin IJTI Periode 2026-2031
Tetap Tenang di Tengah Dinamika Politik Jelang Pilkades Mandala 2027
Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun.
Polres Blitar Kota Jatuhkan Sanksi PTDH terhadap Anggota Polri, Dugaan Perselingkuhan Jadi Sorotan Publik
Dihantam Jotos Saat Tegakkan Aturan, Ratusan Petugas Satpol PP‑Damkar Geruduk Pendopo Bupati Pamekasan
Tag :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:41

Warga Desak Kanit Polsek Praya Timur Diganti, Kapolsek Beri Janji Penanganan Terbaik

Jumat, 20 November 2026 - 06:37

Polsek Mundu Bersama Laskar Macan Ali Salurkan Air Bersih untuk Warga Pamengkang

Kamis, 19 November 2026 - 21:23

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”

Kamis, 19 November 2026 - 20:15

Herik Kurniawan Terpilih Aklamasi, Kembali Pimpin IJTI Periode 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 - 16:52

Tetap Tenang di Tengah Dinamika Politik Jelang Pilkades Mandala 2027

Berita Terbaru