Dugaan Pelanggaran UU SPPA: Tersangka D Ditahan Berdasar “Gosip Tetangga” yang Didengar Bocah 7 Tahun, Penyidik Bantah Seret Kasus, Warga Desak Evaluasi Total

Senin, 17 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK TIMUR, NTB – Dugaan kesalahan prosedur (malpraktik) dalam penyidikan kasus asusila di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, memicu kemarahan publik. Seorang anak laki-laki berinisial D, yang masih berusia remaja, ditangkap dan ditahan sebagai tersangka semata-mata berdasarkan keterangan seorang anak Sekolah Dasar (SD) kelas 2 yang hanya “mendengar percakapan” orang dewasa.

Keluarga korban salah tangkap menilai tindakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta prinsip praduga tak bersalah. Pihak keluarga menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum penyidik ke Divisi Propam Polda NTB dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Modus Penyidikan: Dari Gosip Tetangga ke Penangkapan

Kronologi bermula pada 1 Agustus 2026, ketika seorang tetangga korban utama (V, 5 tahun) bercerita kepada ibu kandung saksi anak (Inak Dika) bahwa V diduga diperkosa. Percakapan ini didengar oleh N, anak Inak Dika yang duduk di kelas 2 SD.

Keesokan harinya, N menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Guru wali kelas, Ibu Lely, kemudian memanggil N untuk dimintai keterangan. Tanpa kehadiran orang tua, N dibawa oleh guru tersebut dan seorang warga bernama Inak Ita ke Polres Selong pada malam hari.

“Dalam perjalanan, N dibelikan jajan dan es krim oleh petugas. Di kantor polisi, N ditanya ‘sama siapa kamu duduk di rumah?’. Karena bingung dan takut, N menyebut nama kakak kandungnya, D. Itu saja dasar penangkapan,” ungkap Inak Dika, ibu dari saksi anak N, melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2026).

Penetapan D sebagai tersangka dinilai sangat prematur dan cacat hukum karena:

Keterangan Hearsay (Dari Dengar): Saksi utama (N) tidak melihat kejadian, melainkan hanya mendengar cerita ibunya. Dalam hukum pembuktian, ini sangat lemah.

Tanpa Pendampingan Wali Sahat: N dimintai keterangan tanpa kehadiran orang tua atau pekerja sosial resmi, melanggar Pasal 23 UU SPPA.

Pemaksaan Psikologis: Pertanyaan sugestif kepada anak usia dini yang mudah dipengaruhi.

Penangkapan Tanpa Bukti Fisik: Tidak ada visum et repertum yang menguatkan keterlibatan D, maupun saksi dewasa lain.

Kepala Dusun Montong Renggi, Amrun, menyatakan keprihatinan mendalam. “Saya kenal betul anak D. Dia anak yang sangat baik dan sopan. Sangat disayangkan jika aparat hukum menangkap warga baik-baik hanya berdasar omongan anak kecil yang belum paham konteks,” tegasnya.

Menanggapi protes keras tersebut, Kanit PPA Polres Lombok Timur, Hermanto, saat dikonfirmasi media pada 8 Agustus 2026, membela tindakannya.

“Kami hanya menjalankan tugas. Ini masih tahap penyelidikan (lidik). Yang bersangkutan hanya dimintai keterangan,” jawab Hermanto singkat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan D sudah dijemput paksa oleh tim polisi pada Sabtu malam (7/8/2026) dan statusnya sudah mengarah pada penahanan, bukan sekadar pemanggilan saksi.

Merespons sikap arogan penyidik, keluarga D bersama kuasa hukumnya menyiapkan dokumen laporan lengkap.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan anak. Kami akan laporkan penyidik yang memaksa anak SD jadi alat bukti palsu dan menangkap saudara kami tanpa dasar kuat ke Propam Polda NTB. Kami juga minta Komnas PA turun tangan melindungi kedua anak ini dari trauma sistemik,” tegas perwakilan keluarga.

Publik menuntut Kapolda NTB untuk segera mengevaluasi kinerja Polres Lombok Timur. Kasus ini menjadi preseden buruk bagaimana aparat bisa dengan mudah menghancurkan masa depan seorang remaja hanya bermodalkan “gosip” yang diteruskan oleh anak berusia 7 tahun.

Berita Terkait

Warga Desak Kanit Polsek Praya Timur Diganti, Kapolsek Beri Janji Penanganan Terbaik
Polsek Mundu Bersama Laskar Macan Ali Salurkan Air Bersih untuk Warga Pamengkang
Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”
Herik Kurniawan Terpilih Aklamasi, Kembali Pimpin IJTI Periode 2026-2031
Tetap Tenang di Tengah Dinamika Politik Jelang Pilkades Mandala 2027
Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun.
Polres Blitar Kota Jatuhkan Sanksi PTDH terhadap Anggota Polri, Dugaan Perselingkuhan Jadi Sorotan Publik
Dihantam Jotos Saat Tegakkan Aturan, Ratusan Petugas Satpol PP‑Damkar Geruduk Pendopo Bupati Pamekasan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:41

Warga Desak Kanit Polsek Praya Timur Diganti, Kapolsek Beri Janji Penanganan Terbaik

Jumat, 20 November 2026 - 06:37

Polsek Mundu Bersama Laskar Macan Ali Salurkan Air Bersih untuk Warga Pamengkang

Kamis, 19 November 2026 - 21:23

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Perhatikan “Jangan Biarkan 508.000 Anak Tidak Sekolah Di Jawa Barat”

Kamis, 19 November 2026 - 20:15

Herik Kurniawan Terpilih Aklamasi, Kembali Pimpin IJTI Periode 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 - 16:52

Tetap Tenang di Tengah Dinamika Politik Jelang Pilkades Mandala 2027

Berita Terbaru