Pengamat kebijakan publik, Kusnandar Ali, dalam rilisnya kepada kantor berita journalnew.id pada Sabtu, (09/05/26), menilai bahwa seorang kepala daerah seharusnya mampu menunjukkan independensi dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi pihak lain yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat saat ini mulai menangkap adanya kesan bahwa di balik sejumlah program dan keputusan strategis, terdapat figur yang seolah memiliki pengaruh cukup besar terhadap arah kebijakan Bupati Cianjur.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pemerintahan ini dikendalikan oleh pihak-pihak di luar struktur resmi. Bupati harus menunjukkan bahwa seluruh kebijakan lahir dari kajian dan kepentingan rakyat, bukan karena bisikan atau kepentingan kelompok tertentu,” ujar Kusnandar Ali.
Ia juga menyindir adanya pihak yang dinilai terlalu sering tampil dan seakan menjadi penentu arah kebijakan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan publik terkait independensi kepemimpinan di Kabupaten Cianjur.
“Kalau ada orang yang terlalu aktif tampil, terlalu sering berbicara seolah paling menentukan arah pemerintahan, publik tentu akan bertanya-tanya. Jangan sampai ada kesan ‘lebih bupati dari bupati’. Pemerintahan harus dijalankan secara profesional, bukan berdasarkan kedekatan atau pengaruh personal,” tambahnya.
Kusnandar menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan sosial agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan dan etika birokrasi.
Ia berharap Bupati Cianjur dapat lebih terbuka kepada masyarakat terkait proses pengambilan kebijakan, sehingga tidak menimbulkan asumsi liar maupun dugaan adanya “penumpang gelap” di balik jalannya pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait pernyataan tersebut.
