SURABAYA — Lubang galian yang menganga tanpa pembatas, gundukan tanah menutupi sebagian badan jalan, dan genangan air licin menghiasi lokasi proyek saluran air di Jalan Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Alih‑alih menjadi solusi banjir yang diharapkan warga, proyek yang dibiayai anggaran APBD Kota Surabaya ini justru berpotensi menjadi jebakan bahaya sekaligus memunculkan dugaan penyimpangan pengerjaan.
Pantauan wartawan di lokasi pada Rabu malam (18‑11‑2026) memperlihatkan tumpukan material dan tanah sisa galian yang dibiarkan berserakan di bahu hingga badan jalan. Saat hujan turun, kawasan tersebut berubah menjadi kubangan lumpur yang berbahaya terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintas saat hari gelap.
Di lubang‑lubang galian yang dalam itu hampir tidak terpasang rambu peringatan maupun garis pengaman yang memadai. Pemasangan beton pracetak box culvert di sisi trotoar pun tampak terbengkalai dan dikerjakan secara serampangan, jauh dari standar pengerjaan yang layak.
Kondisi di lapangan ini memicu kecurigaan warga terkait dugaan penurunan kualitas dan volume pekerjaan. “Kalau dikerjakan sesuai RAB, tidak mungkin pengamanannya nol seperti ini dan pemasangan betonnya berantakan. Ini patut dicurigai ada pengurangan volume atau kualitas material,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Kelalaian ini bukan sekadar masalah tata kota. Ketiadaan peralatan pengaman dan rambu bahaya melanggar ketentuan Undang‑Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengurus proyek yang mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terancam pidana kurungan maupun sanksi administratif berat termasuk pencabutan izin usaha sesuai Undang‑Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Apabila nanti terbukti ada manipulasi laporan, pengurangan volume beton, atau penurunan mutu material untuk mengeruk keuntungan pribadi, hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, pihak yang memperkaya diri secara melawan hukum hingga merugikan keuangan daerah terancam penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun beserta denda hingga Rp1 miliar. Dugaan kelalaian pengawas atau oknum pejabat yang meloloskan pekerjaan bermasalah juga dapat dijerat Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman serupa.
Warga mendesak Wali Kota Surabaya dan Inspektorat Kota segera melakukan inspeksi mendadak serta audit investigatif sebelum proyek ini diserahterimakan. Masyarakat juga diminta mendokumentasikan setiap kejanggalan di lapangan untuk disampaikan ke Inspektorat Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, atau kanal pengaduan resmi seperti WargaKu, layanan darurat Command Center 112, dan Call Center Kepolisian 110 jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas pelaksana maupun konsultan pengawas proyek. Seluruh dugaan penyimpangan masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi pihak berwenang.(ahd)













Komentar