Cianjur,- https//journalnews.id
Bentuk bantuan dari pemerintah, baik PKH, BLT dan lainnya, setelah kembali dinsos mengadakan sensus ekonomi dan kependudukan, masih banyak simpang siur hasil desil yang diterima masyarakat.
Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi ketidak puasan masyarakat, banyak yang terhapus dari penerima manfaat, juga masih ada yang mendapatkan bantuan, sedangkan keadaan ekonominya sudah dari cukup, hal ini yang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur.
Dan tidak sedikit masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, justru belum tersentuh program pemerintah, sementara sebagian penerima sebelumnya masih berharap kembali mendapatkan bantuan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota DPR RI Komisi VIII, Isfhan Taufik Munggaran, saat menggelar kegiatan reses sekaligus Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), di Aula Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Isfhan menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, “Di satu sisi, ada masyarakat yang sudah pernah menerima bantuan dan ingin mendapatkan lagi. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang memang harus menerima bantuan,” paparnya.
Isfhan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program sosial memiliki pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus dilaksanakan sesuai instruksi Presiden dengan memperhatikan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Ia turut menyinggung peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penghitungan dan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu dasar penentuan kelompok kesejahteraan.
Dengan demikian, persoalan pendataan dan penyaluran bantuan sosial membutuhkan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran.
Isfhan juga menegaskan pentingnya semua unsur untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi, keterlibatan pemerintah desa dan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pembenahan data sosial.
Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung kondisi warganya.
Isfhan mengingatkan bahwa pembenahan sistem pendataan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung pengawasan dan keterlibatan aparatur di lapangan.
Dorongan dan perhatian terhadap kinerja aparat menjadi penting agar persoalan masyarakat tidak diabaikan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Isfhan juga menyampaikan pentingnya sosialisasi program prioritas Presiden Tahun 2026 kepada masyarakat.
Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai program pemerintah, khususnya di bidang sosial.
Pembenahan data sosial diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintahan desa.
Permasalahannya sekarang itu desil itu permasalahannya ada di masyarakat dan pendataan hasil-hasil itu permasalahannya ada di BPS sedangkan saya bukan Mita dari BTS dan saya juga berharap bisa bertemu dengan BPS Karena saya belum pernah tahu pendataan dari hasil BPS itu dari mana saja, Dan saya berharap BPS jangan tutup mata, walaupun memang sudah ada perbaikan, tapi juga masih ada yang dipakai, dan itu mungkin kelincahan dan kepiawaian, kepintaran dan kepekaan pegawai pendamping PKH dari yang menyensus ekonomi di lapangan, serta ada KPM juga ketika KPM nya tidak mau mengurusi ya sudah berarti itu semua sudah dianggap mampu,” tegasnya.
Muklis M.
Komentar